Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

-

 Hierarki peraturan perundang-undangan itu maksudnya adalah peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh setiap warga negara. Saudara sebagai mahasiswa hukum harus bisa membedakan mana hierarki peraturan perundang-undangan, mana sebuah kebijakan dari pemerintah. Konsekuensi keduanya bisa berbeda. Mari kita jelaskan singkat saja.

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terbaru diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar NRI 1945

2. Ketetapan MPR

3. UU/Perpu

4. Peraturan Pemerintah (PP)

5. Peraturan Presiden (Perpres)

6. Peraturan Daerah tingkat Provinsi

7. Peraturan Daerah tingkat Kabupaten/Kota

8. Ditambah dengan setiap “Peraturan” yang dikeluarkan oleh lembaga yang lembaga tersebut dibentuk oleh UU, misalnya “Peraturan Mahkamah Agung (Perma)”, “Peraturan BPK”, “Peraturan BI”, “Peraturan KPU”, “Peraturan Menteri”, dan lain-lain.

Setiap produk hukum yang dibuat oleh lembaga negara, bisa diajukan sengketa oleh masyarakat yang tidak menyetujuinya atau yang hak konstitusionalnya dilanggar berdasarkan produk hukum tersebut. Hal ini tidak lain merupakan bentuk pengejawantahan terhadap proses negara hukum.

Untuk UU/Perpu yang dianggap melanggar UUD, maka sengketanya bisa diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sementara untuk peraturan perundang-undangan dibawah UU, misalnya PP atau Perpres, sengketanya bisa diajukan judicial review ke Mahkamah Agung. 

Namun ada satu hal yang menarik disini, bahwasanya hingga tulisan ini dibuat, sejauh yang saya ketahui, Ketetapan MPR belum memiliki suatu jalur hukum yang bisa ditempuh. Pernah terjadi suatu kasus Ketetapan MPR diajukan judicial review ke MK, namun MK malah menolaknya. Entahlah...

Misalnya kita ambil contoh, Rizal merupakan seorang pekerja/buruh di PT. Nusantara. Ketika tau bahwa DPR mengesahkan UU Cipta Kerja, dia merasa UU tersebut akan merugikan hak dia sebagai seorang pekerja/buruh. Maka Rizal bisa mengajukan judicial review UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

Ditempat yang lain, Moldi juga merupakan seorang pekerja/buruh di PT. Bumi Pertiwi. Dia mendengar ada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor sekian yang disahkan, dan setelah ia baca ternyata isinya merugikan dia sebagai seorang pekerja/buruh. Maka Moldi bisa mengajukan judicial review peraturan menteri tersebut ke Mahkamah Agung.

Adapun selain yang tercantum diatas, masuk kategori kebijakan (policy), yang penyelesaian sengketanya ke PTUN. Namun perlu saya sampaikan, dalam prakteknya kadang teori ini tidak berlaku.


Oleh : Idik Saeful Bahri (idikms@gmail.com)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hierarki Lembaga Peradilan di Indonesia

-
 Hierarki lembaga peradilan atau hierarki kekuasaan kehakiman disini, seluruhnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ada 4 jenis peradilan ya di bawah MA, yang itu jika saudara main ke setiap pengadilan, di bagian depannya itu pasti jumlah tiang pengadilannya ada 4. Itu simbol. Apa saja ke empatnya itu? 1. PN, Pengadilan Negeri, alur proses di dalamnya disebut sebagai peradilan umum. Kompetensi absolutnya atau kewenangannya, secara sederhana hanya ada 2, yaitu: mengadili perkara pidana yang dilakukan rakyat sipil, dan mengadili perkara perdata yang bukan hukum Islam. Didalam Pengadilan Negeri ini setidaknya ada 6 lembaga peradilan khusus, yaitu: a. Pengadilan anak b. Pengadilan HAM yang bersifat ad-hoc atau sementara c. Pengadilan tindak pidana korupsi d. Pengadilan niaga e. Pengadilan perikanan f. Pengadilan hubungan industrial 2. PA, Pengadilan Agama, alur prosesnya disebut peradilan agama. Kompetensi absolutnya secara sederhana, adalah mengadili perkara perdata
Baca selengkapnya

Alur Cerita Hukum Acara Perdata

-
 Mari membuat skenario kasus lagi. Iwan membuat suatu perjanjian jual beli dengan Rizal. Iwan sebagai penjual, Rizal sebagai pembeli. Anggap saja jual beli laptop. Keduanya membuat perjanjian tertulis. Dijelaskan dalam kontrak perjanjian, Iwan harus mengirimkan laptop maksimal tanggal 15 Januari. Sementara Rizal harus sudah melunasi pembayaran maksimal tanggal 20 Januari. Ternyata eh ternyata, Rizal baru melunasi pembayaran pada tanggal 23 Januari. Iwan pun jengkel dan menganggap Rizal melakukan wanprestasi (tidak melaksanakan isi perjanjian). Iwan pun mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Bagaimana prosesnya? Oke kita jelaskan singkat ya. 1. Iwan karena bukan mahasiswa hukum, dia akan mendatangi kantor advokat. 2. Advokat akan membuatkan surat kuasa dari Iwan kepada advokat yang bersangkutan. 3. Kemudian advokat tersebut akan membuat surat gugatan. 4. Surat gugatan pun didaftarkan ke Pengadilan Negeri. 5. Seperti biasa, pendaftaran gugatan tersebut akan diberikan nomor r
Baca selengkapnya

Hierarki Lembaga Negara di Indonesia

-
 Selain hierarki lembaga negara, orang juga biasa menyebutnya sebagai pilar kekuasaan. Tapi sebelum itu, harus tau ya perbedaan lembaga negara saja dan lembaga tinggi negara. Yang lembaga tinggi negara itu adalah lembaga yang langsung berada di bawah UUD NRI. Lembaga tinggi negara juga bisa disebut sebagai lembaga negara. Sementara lembaga negara  saja itu ya selain yang lembaga tinggi negara. Di Indonesia sekarang ini pasca-amandemen UUD NRI, setidaknya ada 8 pilar kekuasaan di bawah UUD. Prof. Mahfud MD menyebutnya sebagai hasta-as politica. Hasta itu artinya 8, politica itu kekuasaan. Jadi ada 8 pilar kekuasaan di Indonesia. 1. Presiden. Ini merupakan lembaga eksekutif. Orang biasa menyebutnya sebagai pemerintah. Presiden biasa juga  disebut sebagai kepala pemerintahan. Tugas dari presiden hanya satu saja: melaksanakan segala macam urusan pemerintahan. Hanya itu. Walaupun isinya ya luas sekali, mulai dari urusan pendidikan, ekonomi, kerakyatan, keamanan, bisnis, penegakan hukum, i
Baca selengkapnya