Hierarki Lembaga Peradilan di Indonesia

-

 Hierarki lembaga peradilan atau hierarki kekuasaan kehakiman disini, seluruhnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Ada 4 jenis peradilan ya di bawah MA, yang itu jika saudara main ke setiap pengadilan, di bagian depannya itu pasti jumlah tiang pengadilannya ada 4. Itu simbol. Apa saja ke empatnya itu?


1. PN, Pengadilan Negeri, alur proses di dalamnya disebut sebagai peradilan umum. Kompetensi absolutnya atau kewenangannya, secara sederhana hanya ada 2, yaitu: mengadili perkara pidana yang dilakukan rakyat sipil, dan mengadili perkara perdata yang bukan hukum Islam.

Didalam Pengadilan Negeri ini setidaknya ada 6 lembaga peradilan khusus, yaitu:

a. Pengadilan anak

b. Pengadilan HAM yang bersifat ad-hoc atau sementara

c. Pengadilan tindak pidana korupsi

d. Pengadilan niaga

e. Pengadilan perikanan

f. Pengadilan hubungan industrial


2. PA, Pengadilan Agama, alur prosesnya disebut peradilan agama. Kompetensi absolutnya secara sederhana, adalah mengadili perkara perdata yang ada hubungannya dengan hukum Islam.

Pengadilan agama ini memiliki 1 anak, yang itu masih bisa kita perdebatkan ya sebagaimana saya pernah jelaskan di mata kuliah HTN, yaitu: Mahkamah Syar’iyyah di Aceh.


3. PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara, alur prosesnya disebut peradilan tata usaha negara. Kompetensi absolutnya adalah mengadili sengketa yang ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah, atau biasa disebut dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).

PTUN ini juga punya 1 anak, yaitu: Pengadilan Pajak


4. PM, Pengadilan Militer, alur prosesnya disebut peradilan militer. Kompetensi absolutnya adalah mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI dan mengadili sengketa Keputusan Tata Usaha Militer (KTUM), kebijakan yang dikeluarkan oleh para petinggi militer.


Oleh : Idik Saeful Bahri (idikms@gmail.com)


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Alur Cerita Hukum Acara Perdata

-
 Mari membuat skenario kasus lagi. Iwan membuat suatu perjanjian jual beli dengan Rizal. Iwan sebagai penjual, Rizal sebagai pembeli. Anggap saja jual beli laptop. Keduanya membuat perjanjian tertulis. Dijelaskan dalam kontrak perjanjian, Iwan harus mengirimkan laptop maksimal tanggal 15 Januari. Sementara Rizal harus sudah melunasi pembayaran maksimal tanggal 20 Januari. Ternyata eh ternyata, Rizal baru melunasi pembayaran pada tanggal 23 Januari. Iwan pun jengkel dan menganggap Rizal melakukan wanprestasi (tidak melaksanakan isi perjanjian). Iwan pun mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Bagaimana prosesnya? Oke kita jelaskan singkat ya. 1. Iwan karena bukan mahasiswa hukum, dia akan mendatangi kantor advokat. 2. Advokat akan membuatkan surat kuasa dari Iwan kepada advokat yang bersangkutan. 3. Kemudian advokat tersebut akan membuat surat gugatan. 4. Surat gugatan pun didaftarkan ke Pengadilan Negeri. 5. Seperti biasa, pendaftaran gugatan tersebut akan diberikan nomor r
Baca selengkapnya

Hierarki Lembaga Negara di Indonesia

-
 Selain hierarki lembaga negara, orang juga biasa menyebutnya sebagai pilar kekuasaan. Tapi sebelum itu, harus tau ya perbedaan lembaga negara saja dan lembaga tinggi negara. Yang lembaga tinggi negara itu adalah lembaga yang langsung berada di bawah UUD NRI. Lembaga tinggi negara juga bisa disebut sebagai lembaga negara. Sementara lembaga negara  saja itu ya selain yang lembaga tinggi negara. Di Indonesia sekarang ini pasca-amandemen UUD NRI, setidaknya ada 8 pilar kekuasaan di bawah UUD. Prof. Mahfud MD menyebutnya sebagai hasta-as politica. Hasta itu artinya 8, politica itu kekuasaan. Jadi ada 8 pilar kekuasaan di Indonesia. 1. Presiden. Ini merupakan lembaga eksekutif. Orang biasa menyebutnya sebagai pemerintah. Presiden biasa juga  disebut sebagai kepala pemerintahan. Tugas dari presiden hanya satu saja: melaksanakan segala macam urusan pemerintahan. Hanya itu. Walaupun isinya ya luas sekali, mulai dari urusan pendidikan, ekonomi, kerakyatan, keamanan, bisnis, penegakan hukum, i
Baca selengkapnya